DENAH RUANGAN

FAKULTAS TEKNIK

 

A.GEDUNG LAMA

Benar Salah Sambutan dan Pidato Mas Menteri Nadiem Makarim

 Oleh, Fabian J Manoppo

 

 

Beberapa saat lalu sempat viral sambutan dan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan beberapa hal penting tentang sistem pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  berkomitmen mencetak pemimpin masa depan. Hal ini sebagai bentuk implementasi visi-misi presiden menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Lima tahun ke depan prioritas nomor satu adalah ada satu mahasiwa yang keluar dia bisa apa, sukses apa, dan karakter seperti apa,"

 

Saat ini, Indonesia sedang memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompentensi. "Memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, agregitasi tidak menjamin mutu, masuk kelas tidak menjamin belajar," ujar dia.Menurut Nadiem, ini hal-hal yang harus segera disadari. Ini menjadi tantangan untuk mengubah sistem pendidikan dalam lima tahun ke depan.

 

Kalau tidak bisa bicara terbuka mengenai isu-isu ini dan tidak bisa meningkatkan kualitas di dalam pembelajaran perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah.

Guru Indonesia yang Tercinta, tugas Anda adalah yang termulia sekaligus yang tersulit. Anda ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan. Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi waktu anda habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas.

 

Anda tahu betul bahwa potensi anak tidak dapat diukur dari hasil ujian, tetapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tetapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustasi karena anda tahu bahwa di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tetapi anda tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi. (Sumber Media Sosial Online).

 

Dari sambutan dan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diatas adakah alat ukur saat ini yang dapat menyatakan hal hal tersebut diatas benar atau salah?.

Mari kita lihat fakta fakta dilapangan yang terjadi, dari beberapa survey tracer study yang dilakukan oleh perguruan tinggi ternama seperti UI maupun yang kami lakukan sendiri sebagai pendidik hampir 25 tahun diperguruan tinggi, rasanya hal ini dapat terbukti.

 

Universitas Indonesia dari hasil tracer study mereka terdapat 60% lulusannya hanya dibayar 3 jutaan, demikian juga tracer study yg kami lakukan hampir tidak beda. Besaran gaji ini hampir setara dengan Upah Minimum Regional (UMP) yang umumnya hanya tamatan SMU atau bahkan dibawah SMU. Yang lebih menarik beberapa bidang studi seperti bidang ke teknikan di yakini oleh pemerintah masih dibutuhkan pasar kerja kurang lebih 250 ribu orang, artinya kebutuhan masih lebih besar dari suply seperti teori pasar bebas maka lulusan perguruan tinggi paling tidak dibayar lebih dari UMP. Namun hal ini tidak terjadi kenapa?.

 

Untuk belajar di perguruan tinggi biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya lainnya masih terhitung mahal untuk penghasilan orang tua yang PNS golongan 3, dan ironisnya setelah lulus penghargaan gaji seorang sarjana sama dengan tamatan SMU, SMP, SD. Bahkan lebih parah lagi biarpun hanya tamatan SD, SMP, SMU namun dia mengambil kursus ketrampilan tertentu gajinya bisa lebih besar dari gaji seorang sarjana.

Beberapa bukti ini sudah jelas bahwa apa yang disampaikan mas Menteri adalah benar mengenai gelar tidak menjamin kompetensi, kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, agregitasi tidak menjamin mutu, sehingga harga seorang sarjana tidak beda dengan tamatan SMU.

 

Terkait dengan mutu pendidikan di tingkat SD, SMP, SMU juga dapat dirasakan oleh kami sebagai pendidik saat menguji kemampuan lulusan SMU mengikuti ujian test masuk perguruan tinggi ditingkat daerah, hasilnya soal yang dapat dikerjakan 75% mendapat nilai dibawah kelulusan, padahal materi pelajaran yang diberikan sudah cukup mengikuti perkembangan ilmu terbaru. Dengan melihat hal tersebut diatas maka benar juga apa yang dikatakan oleh mas Menteri bahwa guru lebih disibukkan dengan administrasi, menyelesaikan kurikulum yang padat walaupun lebih banyak menghafal dan tidak mendapat kesempatan untuk berinovasi.

 

Dari fakta fakta diatas maka apa yang disampaikan oleh mas menteri juga benar, tapi apakah ini semua yg menyebabkan lulusan perguruan tinggi gaji pertamanya setara dengan upah minimum regional adalah penyebab utamanya?. Sehingga mas menteri menggagas kebijakan Kampus Merdeka dimana salah satu pointnya yang ke empat yang akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks), serta perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh.

 

Apakah ini yang menjadi solusi untuk memecahkan masalah gaji seorang lulusan perguruan tinggi sarjana yang sudah bertahan sekian lama masih setara dengan upah minimum regional yg setara dengan tamatan SMU, SMP dan SD.

Menurut penulis rasanya kebebasan Kampus Merdeka serta perubahan peraturan peraturan lainnya seperti akreditasi, kerjasama dengan kampus luar negeri yang terakreditasi Internasional dapat menjawab permasalahan diatas namun masih ada juga hal hal lain yang dibutuhkan agar terjadi perubahan pada gaji pertama yang diterima oleh lulusan perguruan tinggi.

 

Pemerintah harus intervensi ataupun perlu mengatur sistem penggajian yang memberikan perbedaan paling tidak gaji pertama seorang sarjana harus berada diatas upah minimum regional serta lulusan SMU. Demikian juga perlindungan dalam praktek dilapangan dimana masih banyak dalam pekerjaan pekerjaan ijazah lulusan perguruan tinggi diperjual belikan hanya untuk memenangkan suatu pekerjaan tertentu atau dengan kata lain tidak dibayar sesuai yang tertuang dalam peraturan standar biaya minimum (SBM).

 

Apalagi jika bekerja pada perusahaan asing jangan ada perbedaan yang terlalu jauh antara gaji pekerja asing dan gaji lulusan perguruan tinggi atau gaji pekerja lokal. Jika intervensi pemerintah dapat dilaksanakan maka selanjutnya dibiarkan berkompetisi bebas seperti hukum pasar. Adapun hal lain yang belum ada dalam program Menteri adalah penutupan prodi prodi yang bidang ilmu sudah tidak dibutuhkan lagi dipasar kerja serta merger prodi prodi dan fakultas fakultas untuk memperoleh efisiensi. Kedepan pemerintah harus mempersiapkan lebih banyak beasiswa kepada lulusan perguruan tinggi yang memiliki nilai prestasi yang bagus untuk disekolahkan keluar negeri sampai ke jenjang Doktor S3 mengisi kevakuman tenaga pendidik di Universitas yang saat ini  banyak yang akan pensiun agar terjadi regenerasi yang lebih berkualitas.

 

Hal lain juga yakni memperpendek usia pensiun pendidik maksimal 65 tahun untuk menaikkan produktivitas kerja serta mengembangkan penelitian yang berorientasi memecahkan problem lokal dan menghasilkan produk produk penelitian yang dapat dijual serta bermanfaat bagi masyarakat dan dunia industri. Saat ini ratio anggaran penelitian pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru berkisar 0.2 masih dibawah satu jauh berbeda dengan negara tetangga Singapura dan Malasia apalagi dengan Korea serta Jepang.  

 

Hal lain juga yang tidak kalah penting dengan kemampuan menteri dibidang informasi teknologi maka perlu adanya perubahan dalam system database dosen, pegawai, mahasiswa menjadi sistem satu data serta penyederhanaan sistem manajemen pelayanan administrasi menjadi paper less go data digital.

 

Demikian ulasan singkat akan sambutan dan pidato menteri Pendidikan dan kebudayaan dalam memecahkan masalah carut marut sistem Pendidikan di Indonesia, kami sebagai pelaku pendidikan siap mendukung  ide ide briliant dari menteri yang punya visi inovasi kedepan di era revolusi industri 5.0. Salut buat ide ide bapak menteri.